Rapat Kormonev Pelaksanaan Program Kegiatan dan Subkegiatan

Biro Tata Pemerintahan mengadakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada Rabu (10/8). Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh perjabat struktural, fungsional serta tenaga bantu di Biro Tata Pemerintahan dengan pimpinan rapat HET Wahyu Nugroho, selaku kepala biro. Beliau berpesan kepada seluruh hadirin untuk memahami tugas Biro Tata Pemerintahan, yaitu selaku pendukung kebijakan strategis di bidang tata pemerintahan serta penyelenggara urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk diperhatikan pula dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Biro Tata Pemerintahan bersinggungan pada tataran kebijakan, administratif dan politis tidak seperti biro-biro pada umumnya sehingga menjaga keseimbangan ketiga aspek tersebut menjadi sangat penting. Selanjutnya disampaikan pula mengenai pemahaman terhadap pembuatan naskah dinas. Kepala biro selaku penanggung jawab seluruh naskah dinas keluar masih menemui beberapa naskah yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beliau menyampaikan poin yang perlu diperhatikan dalam pembuatan naskah dinas adalah ketelitian, kejelasan, singkat dan padat, logis dan meyakinkan serta pembakuan. Tidak ketinggalan poin yang paling penting adalah tapisan atau paraf koordinasi sehingga segala jenis naskah yang akan ditandatangani sudah clean dan clear. Terutama naskah dinas yang memuat konten bahan kebijakan, selain minim kesalahan, pejabat juga perlu melaporkan dan mendiskusikannya dengan pimpinan. Tak hanya naskah kebijakan saja, hal-hal lain yang bersifat urgent, berdampak eksternal dan perlu segera ditindaklanjut agar disampaikan kepada kepala biro. Beliau tidak ingin menerima informasi terkait Biro Tata Pemerintahan dari pihak luar. Sebagai penutup Wahyu berpesan terutama bagi pegawai yang masih muda untuk menajamkan kecermatan dan ketelitian, membaca banyak referensi untuk merespon permasalahan sedini mungkin, selalu menyiapkan rencana B dan tidak lupa disiplin dalam penatausahaan keuangan. Diskusi dilanjutkan dengan membahas usulan program/kegiatan untuk Perubahan APBD 2022. -Mon