Unit Kerja

1. Bagian Pemerintahan Umum

Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah.

Bagian ini juga memiliki fungsi:

  1. penyusunan program kerja Bagian Pemerintahan Umum;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tata praja, bina administrasi kewilayahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta kesatuan bangsa dan politik;
  3. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan bidang tata praja, penataan dan administrasi kewilayahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta kesatuan bangsa dan politik;
  4. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  5. koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah;
  6. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
  7. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
  8. fasilitasi dan koordinasi penataan wilayah, administrasi perbatasan dan toponimi;
  9. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata praja, bina administrasi kewilayahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta kesatuan bangsa dan politik;
  10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Pemerintahan Umum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Pemerintahan Umum dibagi menjadi 2 (dua) substansi yaitu Kelompok Substansi Tata Praja dan Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan.

  • Kelompok Substansi Tata Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan tata praja, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, dan kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Tata Praja mempunyai fungsi :
    • penyusunan program kerja Kelompok Substansi Tata Praja;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tahapan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
    • fasilitasi dan koordinasi pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
    • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kelompok Substansi Tata Praja; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.
  • Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan administrasi kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai fungsi :
    • penyusunan program kerja Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan;
    • penyusunan pedoman teknis penataan dan administrasi wilayah perbatasan dan toponimi;
    • koordinasi administrasi, penataan dan/atau pengembangan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan antar provinsi;
    • koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
    • pemantauan dan evaluasi penataan dan administrasi kewilayahan perbatasan dan toponimi;
    • pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Biro.

 

2. Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri

Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kerja sama dalam negeri untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerja sama.

Substansi ini juga memiliki fungsi:

  1. penyusunan program kerja Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan DIY dan Kabupaten/Kota;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerja sama dalam negeri;
  4. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen;
  5. penyiapan bahan koordinasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  6. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan DIY dan Kabupaten/Kota;
  7. fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan DIY dan Kabupaten/Kota;
  8. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri;
  9. pengkajian materi kerja sama dalam negeri;
  10. fasilitasi penanganan permasalahan kerja sama daerah;
  11. fasilitasi dan pelaksanaan mitra praja utama dan asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia;
  12. pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal;
  13. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  14. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di DIY dan Kabupaten/Kota serta kerja sama;
  15. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan
  16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama dibagi menjadi 2 (dua) substansi yaitu Kelompok Substansi Otonomi Daerah dan Kelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri.

  • Kelompok Substansi Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kelompok Substansi Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
    • penyusunan program kerja Kelompok Substansi Otonomi Daerah;
    • penyiapan bahan koordinasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
    • penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen;
    • pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal;
    • pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan DIY dan Kabupaten/Kota;
    • fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Kabupaten/Kota;
    • fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    • pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kabupaten/Kota;
    • pemantauan dan evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah;
    • pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Kelompok Substansi Otonomi Daerah; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.
  • Kelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kerja sama dalam negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai fungsi :
    • penyusunan program kerja Kelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri;
    • penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri;
    • fasilitasi dan pelaksanaan forum kerja sama daerah mitra praja utama dan asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia;
    • pengkajian materi kerja sama dalam negeri;
    • fasilitasi penanganan permasalahan kerja sama dalam negeri;
    • pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di daerah dan Kabupaten/Kota;
    • pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri;
    • pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

 

3. Bagian Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren

Bagian Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren serta ketatausahaan Biro untuk meningkatkan persentase desa tertinggal yang memiliki pola pengelolaan keuangan yang baik.

Bagian ini juga mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program kerja Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
  3. penyiapan bahan pembinaan forum komunikasi Kapanewon/Kemantren dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintahan Kalurahan;
  4. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi/harmonisasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
  5. pembinaan upaya percepatan pembangunan Kalurahan/Kelurahan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
  6. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan perencanaan;
  7. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Biro Tata Pemerintahan dan program Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama dibagi menjadi 2 (dua) substansi dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. Kelompok substansi pada Bagian Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yaitu Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren serta Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren.

  • Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian aparatur Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren mempunyai fungsi :
    • penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren;
    • penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
    • penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan di bidang pengembangan kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
    • penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan/kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren;
    • pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi/harmonisasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pengembangan kapasitas aparatur dan kinerja kelembagaan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
    • pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar Kalurahan;
    • penyiapan bahan pengelolaan dan pengendalian sistem informasi Kalurahan dan bahan kajian penyelenggaraan pengembangan sistem informasi Kalurahan skala Daerah;
    • pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.
  • Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan penataan dan administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren mempunyai fungsi :
    • penyusunan program kerja Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
    • penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
    • penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
    • penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi rancangan produk hukum yang mengatur mengenai Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
    • penyiapan bahan pengendalian kebijakan kabupaten dalam penataan Kalurahan;
    • penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan Kalurahan;
    • pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi/harmonisasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;
    • pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Biro.
  • Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan Biro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
    • penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
    • penyusunan program Biro;
    • penyusunan rencana anggaran Biro;
    • pengelolaan keuangan Biro;
    • pengelolaan barang Biro;
    • pengelolaan kepegawaian Biro;
    • pengelolaan kerumahtanggaan Biro;
    • pengelolaan kepustakaan Biro;
    • pengelolaan kearsipan Biro;
    • pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Biro;
    • penyusunan laporan program Biro Tata Pemerintahan;
    • pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Tata Usaha; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

 

4. Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk meningkatkan persentase kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP Elektronik, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian).

Bagian ini juga memiliki fungsi:

  1. penyusunan program kerja Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  3. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  4. fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  5. pelayanan pemanfaatan data, penyusunan profil, dan publikasi informasi kependudukan;
  6. fasilitasi dan koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan administrasi kependudukan;
  7. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendukung penyelenggara administrasi kependudukan;
  8. fasilitasi dan koordinasi penanganan permasalahan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  9. fasilitasi dan koordinasi pendataan penduduk non permanen;
  10. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Kartu Identitas Anak;
  11. fasilitasi penerbitan surat keterangan pemulangan jenazah/kerangka/abu orang asing;
  12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi menjadi 3 (tiga) subbagian yaitu Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk, Subbagian Bina Pencatatan Sipil, dan Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

  • Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :
    • penyusunan program kerja Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk;
    • fasilitasi dan koordinasi penanganan pelaksanaan pendaftaran pindah/datang penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perubahan alamat masalah administrasi kependudukan;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pindah/datang penduduk antar negara;
    • pelaksanaan bimbingan teknis, dan sosialisasi pendaftaran penduduk;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendataan orang asing pemegang izin tinggal tetap dan pemegang izin tinggal terbatas;
    • pelaksanaan pembinaan tertib dokumen kependudukan bagi orang asing;
    • fasilitasi dan koordinasi penanganan permasalahan pendaftaran penduduk;
    • penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang pendaftaran penduduk;
    • pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
    • pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.
  • Subbagian Bina Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Bina Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
    • penyusunan program kerja Subbagian Bina Pencatatan Sipil;
    • fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan penyelenggaraan pencatatan sipil;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan dan pembatalan akta;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan;
    • fasilitasi koordinasi penanganan masalah di bidang pencatatan sipil dan orang asing;
    • fasilitasi penerbitan surat keterangan pemulangan jenazah/kerangka/abu orang asing;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pencatatan sipil;
    • pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi pencatatan sipil;
    • pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pencatatan sipil;
    • pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Bina Pencatatan Sipil; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.
  • Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pelayanan pemanfaatan data kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:
    • penyusunan program kerja Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
    • penyusunan profil perkembangan kependudukan;
    • fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data;
    • pelayanan pemanfaatan data dan publikasi informasi kependudukan;
    • peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pengelolaan data kependudukan;
    • pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan database kependudukan;
    • fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendataan penduduk dalam rangka pemutakhiran database kependudukan;
    • pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi/software bidang administrasi kependudukan;
    • pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan dan perangkat teknologi informasi bidang administrasi kependudukan;
    • fasilitasi dan koordinasi penanganan permasalahan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
    • pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
    • pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Sub Bagian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Comments ()