Kunjungan Pakar Adminduk dan Prodi D-IV Demografi dan Pencatatan Sipil UNS

Kamis (20/10), Biro Tata Pemerintahan menerima kunjungan dari Program Studi (Prodi) D-IV Demografi dan Pencatatan Sipil (DPS) Universitas Negeri Surakarta (UNS) di Ruang Rapat Dharma Praja, Kompleks Kepatihan. Maksud kedatangan dari prodi tersebut adalah untuk melakukan konsolidasi dengan Disdukcapil seluruh DIY kaitannya dalam persiapan kuliah praktik mahasiswa. Sedikit menoleh ke belakang, pada tahun 2017 lalu Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan UNS membuka program studi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuannya adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia aparatur dukcapil yang berbasis pada perguruan tinggi sehingga tercipta lulusan dengan core value ahli dan terampil serta siap kerja dan mampu bersaing secara global. Pasalnya selama ini, tidak sedikit mahasiswa lulusan prodi tersebut yang membutuhkan kejelasan terkait keberlanjutan jenjang karir dari ilmu yang telah dipelajarinya.

Turut hadir pula Tim Pakar Adminduk Ditjen Dukcapil Kemendagri yang terdiri atas unsur akademisi dan praktisi berpengalaman di bidang adminduk yang memiliki berbagai keahlian di bidang: kebijakan adminduk, hukum, demografi, TIK, inovasi manajemen media, manajemen ASN dan kebijakan publik. Tugas dari tim ini adalah untuk membantu memberikan pemikiran, saran dan pendapat kepada Dirjen Dukcapil dalam hal optimalisasi penyelenggaraan Adminduk dan pengembangannya. Joko Moersito selaku sekretaris menyampaikan, tim pakar adminduk senantiasa memberikan masukan baik kepada Ditjen Dukcapil maupun Prodi DPS UNS agar ke depannya mahasiswa alumni memiliki jenjang karir yang lebih jelas dan tentunya sesuai dengan tujuan dibentuknya prodi. Pada kesempatan yang sama Wiwik Roso selaku anggota tim pakar menjelaskan pentingnya Pemda untuk dapat memasukkan prodi DPS dalam penetapan formasi kebutuhan pegawai yang akan ditugaskan dalam bidang Kedukcapilan. Menyimpulkan kedua pakar, Sri Yuianti yang adalah Ketua Prodi DPS UNS memberikan usulan persiapan kuliah praktik bagi mahasiswanya agar tidak hanya ahli secara teori saja namun juga dapat melihat kondisi nyata di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud.

Menanggapi hal tersebut Wahyu Nugroho selaku Plt. Kepala Biro Tapem menyampaikan bahwa Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota siap untuk menerima dan membimbing mahasiswa yang akan diterjukan dalam praktik lapangan. Selama ini baik Biro Tapem maupun Disdukcapil Kabupaten/Kota telah menerima tenaga magang baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi sehingga dipastikan akan berjalan lancar dalam pelaksanannya. Sejalan dengan Wahyu, Septi Sri Rejeki, Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta menjelaskan, Dinas Dukcapil adalah tempat yang tepat untuk mempraktikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan akan tetapi dinas tidak dapat memberikan hak berupa insentif karena kegiatan pemagangan merupakan bentuk kerja sama antara dua instansi bukan program Disdukcapil yang sudah ada anggarannya. Turut hadir pula perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang mengusulkan perlunya tim pakar melakukan pembahasan terkait pengadaan formasi ASN dengan pemerintah pusat dikarenakan setiap formasi jabatan telah ada aturannya masing-masing termasuk di dalamnya mengenai latar belakang pendidikan pelamar ASN. Harapannya kegiatan praktik kerja ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mempelajari kondisi lapangan pelayanan admindukcapil. -Mon