Kunjungan Kerja Sharing Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemda DIY melaksanakan kunjungan kerja sharing Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pelayanan Publik oleh Kalurahan ke Pemerintah Kota Manado (24/5).
.
Rombongan Pemda DIY diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Manado, Attok Bulo SH, MM. Turut hadir dari Pemda DIY, Paniradya Pati Kaistimewan, Kepala Biro Organisasi Setda DIY, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, unsur dari Kominfo DIY, BPKA DIY, dan Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah.
.
Pemkot Manado membangun Portal Analisis Data Berbasis Peta Lintas Instansi (PANADA LINI), yang memuat 81 elemen data dasar seperti data kependudukan dengan berbagai atribut (kemiskinan, kawasan kumuh 'by name by address'), fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, fasilitas kegawat daruratan, perijinan, dan lain sebagainya.
.
PANADA LINI tersebut divisualisasikan melalui peta online, dan dibangun dengan melibatkan pendataan oleh Ketua RT/RW untuk tema-tema tertentu, kemudian diverifikasi oleh kelurahan sebelum masuk pusat pengolahan data di Pemkot Manado. Update data dilakukan tiap semester oleh Ketua RT/RW dan OPD terkait.
.
Big data dari PANADA LINI bisa diakses oleh masyarakat, dan menjadi acuan intervensi kebijakan dan pelayanan publik yang melibatkan kelurahan. Contoh: pelayanan perijinan yang melalui kelurahan tidak akan diproses oleh OPD terkait apabila tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya. Oleh karenanya, masyarakat juga diminta memantau dan mematuhi big data PANADA LINI.
.
Diskusi juga berjalan dengan hangat, kedua Pemda saling sharing perihal pengumpulan data yang melibatkan unit pemerintahan terkecil yang langsung melayani masyarakat, dan integrasi data baik antar OPD Pemda dan dengan instansi vertikal. Dalam hal ini, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan memperkenalkan Sistem Informasi Kalurahan sebagai 'tools' untuk memperlancar arus data dari kalurahan ke kabupaten dan provinsi.
.
Oleh-oleh yang bermanfaat dalam mendukung kemandirian data, intervensi kebijakan, dan peningkatan pelayanan publik di DIY, khususnya oleh Pemerintah Kalurahan.
.
.