Unit Kerja

1. Bagian Pemerintahan Umum

Bagian Pemerintahan Umum mempunyai menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah.

Bagian ini juga memiliki fungsi:

a. penyusunan program kerja Bagian Pemerintahan Umum;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tata praja, bina administrasi kewilayahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta kesatuan bangsa dan politik;

c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan bidang tata praja, penataan dan administrasi kewilayahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta kesatuan bangsa dan politik;

d. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

e. koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah;

f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;

g. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;

h. fasilitasi dan koordinasi penataan wilayah, administrasi perbatasan dan toponimi;

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata praja, bina administrasi kewilayahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta kesatuan bangsa dan politik;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Pemerintahan Umum; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

2. Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri

Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kerja sama dalam negeri untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerja sama.

Substansi ini juga memiliki fungsi:

a. penyusunan program kerja Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan DIY dan Kabupaten/Kota;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerja sama dalam negeri;

d. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen;

e. penyiapan bahan koordinasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan;

f. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan DIY dan Kabupaten/Kota;

g. fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan DIY dan Kabupaten/Kota;

h. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri;

i. pengkajian materi kerja sama dalam negeri;

j. fasilitasi penanganan permasalahan kerja sama daerah;

k. fasilitasi dan pelaksanaan mitra praja utama dan asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia;

l. pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal;

m. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

n. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di DIY dan Kabupaten/Kota serta kerja sama;

o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

3. Bagian Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren

Bagian Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren mempunyai menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren serta ketatausahaan Biro untuk meningkatkan persentase desa tertinggal yang memiliki pola pengelolaan keuangan yang baik.

Bagian ini juga mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;

c. penyiapan bahan pembinaan forum komunikasi Kapanewon/Kemantren dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintahan Kalurahan;

d. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi/harmonisasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren;

e. pembinaan upaya percepatan pembangunan Kalurahan/Kelurahan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis;

f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan perencanaan;

g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Biro Tata Pemerintahan dan program Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

4. Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bagian Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk meningkatkan persentase kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP Elektronik, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian).

Bagian ini juga memiliki fungsi:

a. penyusunan program kerja Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

c. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan administrasi kependudukan;

d. fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

e. pelayanan pemanfaatan data, penyusunan profil, dan publikasi informasi kependudukan;

f. fasilitasi dan koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan administrasi kependudukan;

g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendukung penyelenggara administrasi kependudukan;

h. fasilitasi dan koordinasi penanganan permasalahan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

i. fasilitasi dan koordinasi pendataan penduduk non permanen;

j. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Kartu Identitas Anak;

k. fasilitasi penerbitan surat keterangan pemulangan jenazah/kerangka/abu orang asing;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.


Comments ()