Tupoksi

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY, yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas :

Melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Biro Tata Pemerintahan Setda DIY  mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. penyusunan program kerja Biro Tata Pemerintahan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri, pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  3. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri, pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  4. pelaksanaan pemantauan bidang otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri, pemerintahan dkalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  5. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri, pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  6. pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  7. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  8. koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  9. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  10. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
  11. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  12. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Comments ()