Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player

Dokumen Biro

Dokumentasi Resmi Produk Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

PAPARAN KUNJUNGAN STISIPOL 26 MEI

hot!
Date added: 05/27/2015
Date modified: 05/27/2015
Filesize: 3.41 MB
Downloads: 382

Paparan disampaikan dalam kunjungan Mahasiswa Stisipol Dharmabhakti Palembang ke Pemda DIY pada Selasa, 26 Mei 2015 bertempat di Unit VIII Lantai III Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

LKj IP Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2016

Date added: 06/08/2017
Date modified: 06/08/2017
Filesize: 1.24 MB
Downloads: 58

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2016 merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang berdasar pada Perjanjian Kinerja 2016 antara Kepala Biro dengan Bapak Gubernur.

Penyusunan LKj IP Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

 

LKj IP Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2015

Date added: 04/10/2017
Date modified: 04/25/2017
Filesize: 1.36 MB
Downloads: 57

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2015 merupakan kristalisasi Rencana Strategis Tahun 2012-2017 dengan tolok ukur pembanding Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

LAKIP Tapem 2014

hot!
Date added: 09/08/2015
Date modified: 09/08/2015
Filesize: 932.5 kB
Downloads: 997

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIY TAHUN 2017

Date added: 04/12/2017
Date modified: 05/22/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 88

Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 antara lain berisi informasi mengenai kode wilayah administrasi pemerintahan, nama Kecamatan dan nama Camat, nama Desa/Kelurahan dan nama Kepala Desa/Lurah, nama Pedukuhan, luas wilayah, jumlah RT/RW, serta jumlah penduduk Semester II Tahun 2016 pada masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk bersumber dari data hasil konsolidasi dan pembersihan database Kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diolah oleh Bagian Kependudukan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Adapun untuk nama Camat dan Kepala Desa/Lurah bersumber dari Bagian Administrasi Pemerintahan (atau nama lain) Setda Kabupaten/Kota di DIY per 31 Januari Tahun 2017.

Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 juga melampirkan daftar Kelurahan Lama dan Kelurahan Baru Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-Namanya. Ketersediaan daftar Kalurahan Lama diharapkan dapat menjadi benang merah bagi sejarah wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY, sumber data bagi kegiatan pembakuan nama rupabumi unsur buatan, serta untuk mengakselerasi penegasan batas desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Di samping itu, dalam Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 juga memuat kedudukan wilayah enclave Imogiri, Kotagede dan Ngawen berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kotagede dan Ngawen. Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1957 tentang Perubahan batas Kapanewon-Kapanewon Ngawen, Semin dan Nglipar di dalam Kabupaten Gunungkidul, dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1958 tentang Perubahan batas dan nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul. Kedua Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sekaligus merubah Maklumat Nomor 5 Tahun 1948.

Download : https://drive.google.com/open?id=0B-3-IdT-iEwIUEotMllWT29LQ28