Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player

Dokumen Biro

Dokumentasi Resmi Produk Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

LKj IP Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2015

hot!
Date added: 04/10/2017
Date modified: 04/25/2017
Filesize: Empty
Downloads: 127

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2015 merupakan kristalisasi Rencana Strategis Tahun 2012-2017 dengan tolok ukur pembanding Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

LAKIP Tapem 2014

hot!
Date added: 09/08/2015
Date modified: 09/08/2015
Filesize: Empty
Downloads: 1239

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIY TAHUN 2017

hot!
Date added: 04/12/2017
Date modified: 05/30/2018
Filesize: Unknown
Downloads: 167

Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 antara lain berisi informasi mengenai kode wilayah administrasi pemerintahan, nama Kecamatan dan nama Camat, nama Desa/Kelurahan dan nama Kepala Desa/Lurah, nama Pedukuhan, luas wilayah, jumlah RT/RW, serta jumlah penduduk Semester II Tahun 2016 pada masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk bersumber dari data hasil konsolidasi dan pembersihan database Kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diolah oleh Bagian Kependudukan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Adapun untuk nama Camat dan Kepala Desa/Lurah bersumber dari Bagian Administrasi Pemerintahan (atau nama lain) Setda Kabupaten/Kota di DIY per 31 Januari Tahun 2017.

Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 juga melampirkan daftar Kelurahan Lama dan Kelurahan Baru Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-Namanya. Ketersediaan daftar Kalurahan Lama diharapkan dapat menjadi benang merah bagi sejarah wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY, sumber data bagi kegiatan pembakuan nama rupabumi unsur buatan, serta untuk mengakselerasi penegasan batas desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Di samping itu, dalam Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 juga memuat kedudukan wilayah enclave Imogiri, Kotagede dan Ngawen berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kotagede dan Ngawen. Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1957 tentang Perubahan batas Kapanewon-Kapanewon Ngawen, Semin dan Nglipar di dalam Kabupaten Gunungkidul, dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1958 tentang Perubahan batas dan nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul. Kedua Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sekaligus merubah Maklumat Nomor 5 Tahun 1948.

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIY TAHUN 2015

hot!
Date added: 09/22/2015
Date modified: 05/30/2018
Filesize: Unknown
Downloads: 527

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan seluruh Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 antara lain berisi informasi mengenai kode wilayah administrasi pemerintahan, nama Kecamatan dan nama Camat, nama Desa/Kelurahan dan nama Kepala Desa/Lurah, nama Pedukuhan, luas wilayah, jumlah RT/RW, dan jumlah penduduk Semester I Tahun 2015 pada masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk bersumber dari data hasil konsolidasi dan pembersihan database Kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diolah oleh Bagian Kependudukan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Adapun untuk nama Camat dan Kepala Desa/Lurah bersumber dari Bagian Tata Pemerintahan/Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten/Kota di DIY per 31 Juli Tahun 2015. (admurtapem)

KEPUTUSAN MK-128_PUU-XIII_2015.TTG_KADES_PERANGKATDESA-pdf

hot!
Date added: 05/10/2017
Date modified: 05/10/2017
Filesize: Empty
Downloads: 309

Penjelasan terhadap pasal 33 ayat 1 huruf (g) dan pasal 50 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait persyaratan pemilihan calon kepala desa dan rekruitmen kepala desa.