Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player

Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur DIY

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2016

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 07/18/2016
Filesize: 296.96 kB
Downloads: 185

Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan Dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Pertimbangan :

1. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan peresmian pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, pemberhentian sementara bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengusulkan pemberhentian sementara bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri;

2. Peresmian pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberhentian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, usulannya harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Untuk melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi, perlu ditegaskan tata kelola administrasinya sesuai dengan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

PERGUB DIY NO. 39 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN

hot!
Date added: 07/27/2015
Date modified: 07/27/2015
Filesize: 489.65 kB
Downloads: 1308

Jenis unsur yang diatur meliputi : jalan; jembatan; gedung olahraga; tempat rekreasi; taman; pasar; lapangan; bandara; terminal kendaraan umum; stasiun kereta api; pelabuhan; asrama; tempat pemakaman umum; gedung pertemuan; hotel; apartemen; kompleks perumahan; rumah sewa (homestay, wisma tamu), pemondokan dan/atau bangunan lain yang sejenis; dan gedung dan/atau bangunan dengan fungsi tertentu lainnya.

Adapun kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan meliputi : penggunaan abjad romawi; satu unsur rupabumi satu nama; penggunaan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah; penggunaan nama lokal; penghormatan terhadap suku, agama, ras dan golongan; penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup dihindarkan; paling banyak tiga kata; dan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

Selain kaidah di atas, pemberian nama  rupabumi kompleks  perumahan  dan  rumah sewa  (homestay,  wisma  tamu),  pemondokan  dan/atau  bangunan  lain  yang sejenis  mencantumkan  nama  wilayah  administratif  pemerintahan  pada lokasi unsur buatan berada. Wilayah administratif yang dimaksud meliputi : nama dusun/kampung; desa/kelurahan; dan/atau kecamatan. (admurtapem).

Homepage: -