Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Jumlah akses: 892

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.49 Tahun 2015 Biro Tata Pemerintahan memiliki Tupoksi baru yaitu :

Tugas

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Fungsi

  1. penyusunan program kerja;
  2. penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  3. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  4. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  5. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  6. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
  7. fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPR;
  8. fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah;
  9. perumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  10. fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  11. fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan;
  12. penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;
  13. fasilitasi, pengkoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah;
  14. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  15. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi Daerah;
  16. pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan;
  17. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
  18. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.