Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Jumlah akses: 4233

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.53 Tahun 2018 Biro Tata Pemerintahan memiliki Tupoksi baru yaitu :

Tugas

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi

  1. penyusunan program kerja Biro Tata Pemerintahan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
  3. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
  4. pelaksanaan pemantauan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
  5. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
  6. pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  7. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
  8. koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
  9. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  10. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
  11. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  12. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.