Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Home

Administrasi kependudukan pada hakikatnya adalah mengatur tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status kependudukan setiap orang melalui pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan.

Berikut adalah beberapa fungsi dan manfaat dari dokumen kependudukan.

1. KRP-el

a. KTP digunakan Sebagai Kartu Identitas Diri.

b. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya.

c. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

d. Untuk mendukung terwujudnya data base kependudukan yang akurat, sehingga Data Pemilih dalam pemilu & pemilukada yg selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga negara indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.

e. Bahwa KTP Elektronik merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang di atur dalam UU No.23 Thn 2006 & Perpres No.26 Thn 2009 dan Perpres No.35 Thn 2010, sehingga berlaku secara Nasional. Dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.


2. Akta Kelahiran

a. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.

b. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah.

c. Sebagai sarat untuk mengajukan dokumen kependudukan lainya, seperti KTP, KK, SIM, Pasport, dll.

d. Digunakan untuk keperluan melamar Sekolah ataupun bekerja.


3. Akta Kematian

a. Pengurusan warisan.

b. Melaksanakan pencatatan perkawinan (cerai mati).

c. Mengklaim asusransi jiwa.

d. Mengklaim Asuransi Jasa Raharja.

e. Pencairan dana/tabungan bank.