Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Jumlah akses: 10892

Mengacu pada visi dan misi DIY 2017-2022, maka selanjutnya Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatian visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Rumusan tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2017-2022 dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan DIY, yaitu optimalnya responsivitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Terdapat dua sasaran pada Biro Tata Pemerintahan etda DIY dalam perencanaan strategis tahun 2017-2022, yaitu:


1. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.

Indikator dari sasaran pertama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta bina pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan yang direspon dengan kebijakan. Target tahunan dari sasaran pertama ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya. Artinya bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta bina pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan setiap tahun seluruhnya direspon dengan kebijakan. Sehingga formulasi penghitungan dari sasaran pertama ini adalah jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta bina pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan pada tahun berjalan dibagi jumlah dinamika pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun berjalan x 100 (tahunan).

2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Indikator dari sasaran kedua Biro Tata Pemerintahan Setda DIY ini adalah jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK. Pada tahun 2017, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sudah melaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan semua instansi di lingkungan Pemda DIY sebagaimana arahan dari  Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi untuk menghindari penyalahgunaan data kependudukan di luar kepentingan kedinasan, hak akses baru akan diberikan setelah instansi pengguna memenuhi sejumlah persyaratan antara lain, memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan memiliki tim teknis pemanfaatan data. Bagian Kependudukan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memperkirakan, dari keseluruhan instansi di lingkungan Pemda DIY, terdapat 15 instansi yang potensial memanfaatkan data kependudukan untuk percepatan pelayanan publik, penegakan hukum, dan verifikasi penerima bantuan sosial.

Pada tahun 2018, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menargetkan 4 (empat) instansi di lingkungan Pemda DIY yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK. Adapun keempat instansi yang rencananya akan bekerja sama dalam pemanfaatan data di 2018 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan DPPKA. Sedangkan di 2019, direncanakan jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan akan bertambah menjadi 7 instansi, 2020 naik menjadi 10 instansi, 2021 menjadi 13 instansi, dan sebanyak 15 instansi di 2022. Ketercapaian indikator sasaran tersebut dibuktikan dengan pembentukan tim teknis pemanfaatan data kependudukan oleh instansi Pemda DIY pascaperjanjian kerja sama. Tim teknis pemanfaatan terdiri dari penanggung jawab dan personel pemegang hak akses di instansi pengguna.


 No 
Tujuan
Sasaran

Indikator

Sasaran


Target Kinerja Sasaran Pada Tahun- 
20182019202020212022
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1.

Optimalnya

Responsivitas

Dinamika

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah


a. Tertib administrasi

penyelenggaraan pemerintahan

umum, otonomi daerah, dan

kerja sama.

Persentase dinamika penyelenggaraan 

pemerintahan umum, otonomi daerah

dan kerja sama daerah serta bina

pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan yang direspon 

dengan kebijakan

100%100%
100%
100%
100%

b. Meningkatnya tertib

administrasi kependudukan

Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan

data kependudukan dan NIK

47101315