Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Home

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy mensyaratkan data dan informasi geospasial berupa peta yang mengacu pada Satu Georeferensi, Satu Geostandar, Satu Geodatabase dan Satu Geocustodian (Satu Geoportal) pada tingkat akurasi skala peta 1:50.000. Pendekatan spasial menggunakan satu peta referensi yang sama menjadi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah serta nasional.

Batas Daerah di Darat merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta (Permendagri 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah). Batas daerah/wilayah merupakan informasi yang harus ada pada peta dasar, di samping beberapa informasi lain seperti garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupabumi (toponim), transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan (Pasal 12 Undang-Undang 4/2011 tentang Informasi Geospasial).

Dukungan informasi batas daerah lingkup DIY untuk percepatan One Map Policy menjadi kuat dengan penetapan batas daerah dalam Permendagri tentang Batas Daerah. Terdapat 8 (delapan) segmen batas di DIY, yang keseluruhan telah mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri tentang Batas Daerah, yakni :

  1. Permendagri 19/2006 tentang Batas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Permendagri 70/2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Permendagri 71/2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Permendagri 72/2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Permendagri 4/2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Permendagri 61/2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Permendagri 15/2012 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  8. Permendagri 83/2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Persoalan yang menonjol terkait penetapan batas daerah lingkup DIY dengan One Map Policy adalah belum seragamnya skala Peta Batas daerah lampiran Permendagri tentang Batas Daerah. Sebagai contoh, Peta Batas Daerah DIY-Jawa Tengah lampiran Permendagri 19/2006 digambarkan pada skala kecil, yakni 1 : 100.000. Di samping itu, belum ada pemahaman yang sama mengenai identitas pilar batas daerah yang melewati as jalur batas daerah, dan pilar acuan batas daerah yang dipasang di kanan-kiri jalur batas (misalnya karena jalur batas berupa obyek sungai atau jalan), antara pemerintah pusat (kementerian/lembaga yang membidangi) dengan pemerintah daerah di DIY (provinsi/kabupaten/kota).

Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 8 Februari 2018 dilaksanakan pertemuan antara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan pemerintah daerah di DIY (provinsi/kabupaten/kota) untuk menyamakan persepti terkait jalur batas di DIY, dengan hasil sebagai berikut.

  • Batas Antar Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta :
    1. Pertigaan Kab. Magelang – Kab. Purworejo – Kab. Kulon Progo terletak pada PBA 32 D dengan koordinat 1100 08’ 29,2” BT dan 070 38’ 41,3” LS sesuai Berita Acara pemasangan pilar Tahun 2016;
    2. Pertigaan Kab. Sleman – Kab. Kulon Progo – Kab. Magelang terletak pada As Median Pertemuan Kali Progo dengan Kali Krasak yang ditandai oleh PABU 005 dengan koordinat 1100 16’ 11,002” BT dan 070 42’ 19,298” LS sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2009 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo;
    3. Perempatan Kab. Sleman – Kab. Magelang – Kab. Boyolali – Kab. Klaten, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan letak titik perempatan pada Puncak Gunung Merapi;
    4. Pertigaan Kab. Gunungkidul – Kab. Sleman – Kab. Klaten terletak pada PBA 044 dengan koordinat 1100 42’ 53,2” BT dan 070 47’ 32,206” LS sesuai dengan Permendagri No. 04 Tahun 2009 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman;
    5. Pertigaan Kab. Gunungkidul – Kab. Klaten – Kab. Sukoharjo terletak pada pilar 139/PBA 0064 dengan koordinat 1100 42’ 53,2” BT dan 070 47’ 28,6” LS sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah;
    6. Pertigaan Kab. Gunungkidul – Kab. Wonogiri – Kab. Sukoharjo terletak pada pilar 148/PABU 0010 dengan koordinat 1100 47’ 8,2” BT dan 070 49’ 00,3” LS sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.
  • Batas Kabupaten/Kota :
    1. Pertigaan Kab. Sleman – Kota Yogyakarta – Kab. Bantul (bagian Timur) terletak pada As Median Sungai Gajahwong yang ditandai oleh PABU 001 pada Permendagri No 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  dan PABU 001 pada Permendagri No. 15 Tahun 2012 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
    2. Pertigaan Kab. Sleman – Kota Yogyakarta – Kab. Bantul (bagian Barat) terletak pada As Median Kali Widuri yang ditandai oleh PABU B8 sesuai dengan Permendagri No. 15 Tahun 2012 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
    3. Pertigaan Kab. Sleman – Kab. Gunungkidul – Kab. Bantul terletak pada As Median Kali Petir yang ditandai oleh PBU B21 sesuai dengan Permendagri No. 71 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PABU 002 sesuai dengan Permendagri No. 04 Tahun 2009 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
    4. Pertigaan Kab. Sleman – Kab. Bantul – Kab. Kulon Progo  terletak pada pertemuan Kali Progo dengan Kali Tapen yang ditandai oleh PABU 002 yang terletak di Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kab. Sleman sesuai Permendagri No. 61 Tahun 2009 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Permendagri No. 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah antara  Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dengan terlaksananya pertemuan tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya One Map Policy (utamanya keseragaman informasi jalur batas daerah) di DIY, yang diwujudkan dalam peta dasar yang sama (single base map) dan digunakan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di daerah.

Berita Acara pelaksanaan rapat dimaksud dapat diunduh pada alamat : http://bit.ly/2kB5iTr