Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Home Berita PEMERINTAH DAERAH PERLU MEMBERIKAN CONTOH PENAMAAN RUPABUMI UNSUR BUATAN SESUAI KAIDAH
Jumlah akses: 31

Alih fungsi lahan yang cepat untuk pembangunan rupabumi unsur buatan ternyata tidak diimbangi dengan pemberian nama sesuai kaidah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) hendaknya memberikan contoh penamaan rupabumi sesuai kaidah. Hal ini disampaikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam acara Sosialisasi Pergub DIY 39/2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota pada bulan April - Mei 2018. Kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan meliputi : penggunaan abjad romawi; satu unsur rupabumi satu nama; penggunaan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah; penggunaan nama lokal; penghormatan terhadap suku, agama, ras dan golongan; penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup dihindarkan; paling banyak tiga kata; dan mendasarkan kepada peraturan perundang undangan.

Selain kaidah pemberian nama rupabumi di atas, Pergub DIY 39/2015 juga memuat beberapa kaidah yang bersifat kebijakan lokal, yaitu:

  • Penulisan huruf Jawa yang diletakkan di bawah nama dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah;
  • Pengecualian penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah tidak berlaku terhadap nama rupabumi unsur buatan yang memiliki nilai sejarah tertentu, untuk kepentingan keagamaan, atau cabang/anak perusahaan luar negeri; dan
  • Pencantuman nama wilayah administrasi pemerintahan untuk kompleks perumahan dan rumah sewa (homestay, wisma tamu), pemondokan dan/atau bangunan lain yang sejenis pada lokasi di mana unsur buatan berada.
Pergub DIY 39/2015 merupakan peraturan kebijakan. Bila dicermati, dalam sejumlah peraturan perundangan nasional yang mengatur tentang nama rupabumi/toponim, tidak ditemukan pengaturan yang mendelegasikan kewenangan pada gubernur untuk mengeluarkan peraturan gubernur. Dalam hal ini, Gubernur DIY menggunakan kewenangan freies ermessen untuk mengeluarkan Pergub DIY 39/2015, mengingat semakin banyaknya rupabumi unsur buatan di DIY yang diberikan nama yang tidak sesuai dengan kaidah pemberian nama.
Dalam kesempatan tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga menjelaskan tata cara pemberian nama rupabumi unsur buatan oleh masyarakat. Masyarakat diberikan hal untuk mengusulkan nama rupabumi unsur buatan, baik terhadap rupabumi unsur buatan yang belum bernama maupun yang sudah bernama, namun tidak sesuai kaidah. Pemberian hak ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat sebagai kesatuan unit sosial-budaya juga akan memperoleh pengaruh/resultan terhadap pemberian nama rupabumi unsur buatan yang tidak sesuai kaidah, misalnya penggunaan nama-nama asing.
Pemateri lain dari Balai Bahasa Yogyakarta menekankan bahwa nama rupabumi adalah fenomena bahasa, yakni sebagai alat ungkap perasaan dan pikiran yang memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara lain sebagai alat perekat atau pemersatu, ekspresi seni, ekspresi sosial, identitas, dan pencatatan sejarah. Dengan berbagai fungsinya itu, maka penamaan (dan pemaknaan) pada nama rupabumi unsur buatan semestinya memperhatikan tata penulisan yang benar, kemudian keterkaitan makna nama dengan budaya setempat, identitas daerah, cerminan nilai (seni, sosial, semangat, dan lain lain), serta memiliki konotasi yang baik.
Beberapa rekomendasi yang muncul dalam rangkaian acara Sosialisasi Pergub DIY 39/2015 tersebut, antara lain :
  • Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota supaya memberikan contoh penulisan papan nama instansi yang sesuai dengan kaidah dan tata cara penulisan nama dalam Pergub DIY 39/2015, serta memberikan nama jalan/fasilitas umum/sosial lainnya yang belum bernama sesuai dengan kewenangannya;
  • Dinas Perizinan Kabupaten/Kota supaya menyusun database nama rupabumi unsur buatan yang dimohonkan izin padanya. Hal ini perlu untuk menghindari pemberian nama ganda pada obyek unsur buatan yang dimohonkan izin padanya;
  • Pelaku usaha di DIY dipersilahkan memberikan nama yang unik pada tempat usahanya, karena dalam pemilihan nama terdapatkemandirian/kemerdekaan dari pemiliknya. Namun penulisan nama hendaknya sesuai dengan ketentuan dalam Pergub DIY 39/2015.