Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Home Berita Biro Tata Pemerintahan Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Jumlah akses: 354

YOGYAKARTA. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas pelaksanaan Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas Pemilu tersebut merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemimpin negara dan wakil rakyat yang berkualitas. Hal ini dapat tercapai apabila seluruh komponen bangsa saling berkoordinasi dan bekerjasama mendukung pelaksanaan Pemilu dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal inilah yang mendasari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada aparatur pemerintah dan pengurus partai politik di DIY. Melalui sosialisasi ini, diharapkan aparatur pemerintah dan pengurus partai politik dapat saling menyamakan persepsi tentang peran dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Sosialisasi ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Dr. Suhajar Diantoro, M.Si. selaku staf ahli menteri dalam negeri, Kepala KPU DIY, Kepala Bawaslu DIY, dan Kasubdit Politik Dalam Negeri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Staf ahli menteri dalam negeri menyampaikan tentang prinsip pemilihan umum dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan grand design pemilu serentak yang akan bermuara pada pemilu serentak nasional pada tahun 2024. Salah satu poin penting dalam undang-undang pemilu tersebut antara lain, penguatan kelembagaan, kewenangan, dan tata kelola penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP). Selain itu juga disampaikan bagaimana tahapan pemilu sejak pendaftaran partai politik, pencalonan presiden dan anggota DPR/DPRD sampai dengan hari pemungutan.

“Beberapa potensi permasalahan pada pemilu 2019 nanti, antara lain jangka waktu pungut dan hitung suara semakin lama karena ada 5 kertas suara, membengkaknya biaya pengadaan logistik pemilu dan bertambah banyaknya KPPS, permasalahan DPT yang selalu berulang, dan potensi korupsi dalam pengadaan logistik pemilu”, jelasnya.

Selanjutnya Ketua KPU DIY menyampaikan tentang tahapan pemilu serentak 2019 di DIY dan secara umum menjelaskan dinamika pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sampai dengan bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara nantinya. Pemungutan suara serentak dilaksanakan hari Rabu, 17 April 2019. Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan mendapatkan 5 surat suara (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota).

“Bagi pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan Daftar Pemilih Tambahan tetap dapat memilih dengan ketentuan memilih di TPS yang ada di RT/RW sesuai alamat yang tertera di KTP El, mendaftarakan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat, dan dilakukan 1 jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai”, paparnya.

Narasumber ketiga, yaitu Ketua Bawaslu DIY menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Beliau menjelaskan bahwa Pemilu merupakan kompetisi politik yang rentan terjadinya pelanggaran, dimana pelanggaran Pemilu yang terjadi akan berpotensi mengganggu integritas Pemilu. Oleh karena itu untuk menjamin integritas Pemilu diperlukan pengawasan di setiap tahapan Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dan partisipasi publik.

“Berdasarkan peraturan perundangan tentang pemilu yang baru, terdapat dua isu utama yang berkaitan dengan Bawaslu, yaitu penguatan desain kelembagaan pengawas pemilu dan peningkatan peran (tugas dan wewenang) Bawaslu”, jelasnya.

Sedangkan beberapa isu strategis yang menjadi domain Bawaslu dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2019 antara lain, pengawasan pada pra-tahapan kampanye, pengawasan terhadap money politics, mengawasi netralitas ASN/TNI/Polri, antisipasi terhadap hoax, black campaign, dan politik SARA, dan terakhir adalah menjamin hak-hak pemilih pemilu 2019.

Pembicara terakhir, Kasubdit Politik Dalam Negeri, Rahmat Santoso, M.Si., memaparkan tentang upaya deteksi dini dan cipta kondisi jelang Pemilu 2019. Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, penguatan deteksi dini bisa dilakukan melalui tim kewaspadaan dini di daerah. Disamping itu juga perlu adanya pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pemilu serentak 2019 yang didukung dengan optimalisisi pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial.

“Pelaksanaan pendidikan politik khususnya bagi pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal serta monev pelaksanaan tahapan pemilu serentak juga menjadi komponen penting dalam rangka cipta kondisi jelang Pemilu 2019”, pungkasnya.(Lgw)