Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Home

16/18 : PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Perpres ini ditetapkan pada 16 Maret 2018 dan diundangkan pada 22 Maret 2018, namun pemberlakuan secara penuh per 1 Juli 2018 terhitung sejak proses persiapan dan pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Bila memperhatikan dasar menimbang pengaturan PBJ ini memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Selain tentu saja untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Dalam Perpres ini paling tidak ada 3 pokok perubahan, yaitu adanya simplifikasi, struktur yang lebih sederhana dan best practice. Simplifikasi atau penyederhanaan, jarena hanya mengatur hal yang bersifat normatif, menghilangkan bagian penjelasan, dan standart dan prosedur diatur dalam peraturan LKPP dan peraturan dari Kementerian sektoral terkait. Sedangkan merespon best practice dengan meneraokan praktek-praktek terbaik dalam pelaksanaan PBJ. Pepres ini berisi 15 Bab dan 94 Pasal, lebih sedikit dari Perpres 54 Tahun 2010 yang terdiri 19 Bab dan 139 Pasal dengan ada penjelasan.

 

Bagaimana dengan definisi PBJ? Ternyata bila dibandingkan ada perubahan definisi antara Perpres 54 dan Perpres 16. Perpres 54/2010 mendefiniskan bahwa PBJ adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan Perpres 16/2018 definisi Pengadaan ini diubah menjadi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.” Definisi Perpres 16/2018 ada perubahan penting terkait dengan subyek, sumber pembiayaan, dan penegasan aktifitas pengadaan selesai saat serah terima hasil pekerjaan.

Apa yang baru? Bila mencermati banyak hal baru yang merupakan terobosan dalam PBJ. Ada unit kerja baru yang mesti dibentuk, namanya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Selanjutnyan ada yang disebut dengan Agen Pengadaan, yaitu UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Wujud agen pengadaan : UKPBJ Kementerian/Lembaga atau Pemda atau Pelaku Usaha (Badan Usaha dan Perorangan). Hal menarik lainnya, bahwa perencanaan pengadaaan, dalam hal bersumber dari APBD, perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah Nota Kesepakatan KUA-PPAS.

Pengaturan baru selanjutnya, konsolidasi PBJ yang dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia. Adapun strategi yang bisa dilakukan dengan menggabungkan beberpa paket PBJ yang sejenis dan dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK/UKPBJ). Bila sebelumnya hanya ada 3 tipe swakelola, maka dalam Perpres 16/2018 ada 1 lagi tipe swakelola, yaitu PBJ yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Hal yang menarik juga, adanya pengaturan dimungkinkannya repeat order, yaitu penunjukan penyedia jasa konsultasi yang dilakukan berulang melalui proses penunjukan langsung dan permintaan berulang ini paling banyak 2 kali. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta, di mana dalam Perpres 54/2010 paling banyak 50 juta.

Pemberlakuan Prepres ini sejak tangggal diundangkan, namun diatur masa transisi, yaitu PBJ yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sampai 30 Juni 2018 dapat dilakukan berdasarkan Perpres 54/2010 dan kontrak yang ditandatangani bredasarkan Perpres 54/2010 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

Untuk penerapan di Pemda mengenai dokumen pendukung kontrak dari pendanaan yang bersumber APBD masih menunggu Permendagri dan batas waktu penetapan Permendagri ini, 90 hari sejak Perpres diundangkan, sehingga bulan Juni 2018 seharusnya Permendagrinya sudah ditetapkan.  Demikian sekilas terkait pengaturan dalam Perpres 16/2018. Untuk pertanyaan, saran dan masukan terkait Perpres 16/2018 silakan menghubungi LKPP lewat Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, website: https://sipraja.lkpp.go.id/ (het)