Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Home

Pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017 di Grand Inna Malioboro dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengubah kebijakan pembagian urusan pemerintahan pada Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan yang sebelumnya merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti urusan pengelolaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Seperti dilaporkan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Drs. Beny Suharsono, M.Si. bahwa dalam proses pengalihan urusan telah dilakukan koordinasi untuk inventarisasi, meliputi identifikasi dan verifikasi data personel Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semestinya pengalihan urusan paling lambat pada 2 Oktober 2016, namun pelaksanaan pengalihan dalam urusan ini tertunda. Adapun tertundanya pengalihan ini, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S-757/MK.02/2016, tanggal 9 September 2016 dengan pokok isi surat bahwa usulan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 untuk belanja pegawai PKB/PLKB yang dialihkan urusannya dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat belum dapat dipertimbangkan.

Dalam BAST yang ditandatangani tersebut disepakati bahwa tanggal pengalihan terhitung mulai 1 Oktober 2016 dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) mulai tanggal 1 Januari 2018 dan Gaji Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB pasca Berita Acara Serah Terima masih ditanggung oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Desember 2017. Personel PNS berstatus sebagai Penyuluh KB (PKB) /Petugas Lapangan KB (PLKB) yang beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat berjumlah 236 orang PNS dengan rincian :

1. KulonProgo

:

45

2. Bantul

:

52

3. Gunungkidul

:

68

4. Sleman

:

53

5. Yogyakarta

:

19

Sedangkan 2 orang PNS Pemda DIY yang selama ini bertugas sebagai Petugas Lapangan KB tidak dapat ditindaklanjuti pengalihannya, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2016. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor: 2787/KP.07/B2/2017, tanggal 5 Juli 2017, perihal Pelaksanaan BAST PKB/PLKB.

 

Save