Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Home

Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)anggota DPRD Kabupaten/Kota idealnya sebelum diusulkan ke Provinsi harus  diverifikasi  terlebih dahulu oleh Kabupaten/Kota dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD Kab/Kota dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota. Selama ini  yang  terjadi  yaitu usulan dari Parpol tidak diverifikasi dulu oleh Kabupaten/Kota tetapi langsung diusulkan ke provinsi tanpa memperhatikan kelengkapan berkas sehingga menghambat proses PAW. Hal tersebut dikemukakan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Drs Beny Suharsono, M.Si. dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan pada Hari Selasa 16 Mei 2017 di Unit VIII Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta.  Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Sekretariat Dewan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengurus Partai Politik yang ada keterwakilan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dan Polda DIY serta Polres Kab/Kota.

Rapat tersebut diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda Pemerintah Daerah DIY yaitu menyelenggaraan fasilitasi penyelesaian PAW. Seperti diketahui bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki kewenangan menetapkan peresmian pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota  DPRD Kabupaten/Kota. Untuk DPRD DIY Kewenangan meresmikan pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota  DPRD DIY ada di Kementrian Dalam Negeri Provinsi atas usul Gubernur DIY.

Save