Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Home

NAWACITA Jokowi-JK ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”, mendorong Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menguatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat.

Desa merupakan entitas masyarakat yang memiliki kedaulatan pangan dan kesejahteraan serta berhak menentukan arah pembangunannya. Pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan dan penganggaran yang dikelola dalam APBDes. Penyusunan APBDes harus dilegalisasi dengan Peraturan Desa. Oleh karena itu diperlukan sumber daya aparatur yang akuntabel dan koordinatif dalam mengelola penyelenggaaraan pemerintahan desa.

 

Konstruksi Undang-Undang Desa memiliki nilai-nilai strategis dan sejalan dengan Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 yang telah mengatur bahwa keistimewaan DIY berasaskan pada enam hal sebagai berikut (pasal 4);

  1. Pengakuan hak asal usul
  2. Kerakyatan
  3. Demokrasi
  4. Ke-bhineka-tunggal-ika-an
  5. Efektivitas pemerintahan
  6. Kepentingan nasional
  7. Pendayagunaan kearifan lokal

 

Undang-Undang Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka NKRI, menciptakan pemerintahan yang baik dan melembagakan peran dan tanggungjawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Dari tujuan tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya memperkuat kedudukan pemerintahannya, tetapi juga menginisiasi kebutuhan masyarakatnya, yaitu ikut mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat

Maka dapat dipahami bahwa peyelenggaraan pemerintahan desa di DIY berbeda dengan daerah lainnya karena DIY memiliki eksistensi keistimewaan yang  merupakan wujud integrasi 2 (dua) kerajaan di Yogyakarta, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman secara konstitusional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18.

Sebagai upaya mensinergikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing stakeholder pemerintahan desa, maka pada Rabu, 15 dan 22 Maret 2017 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melalui Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyelenggarakan sebuah forum komunikasi melalui fasilitasi dan koordinasi sejumlah 64 aparatur pemerintah desa, 64 anggota BPD dan 8 orang perwakilan dari pemerintah kabupaten yang menangani penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam upaya menciptakan subjek aktif untuk mendampingi desa mewujudkan pembangunan desa yang dewasa, mandiri dan kolektif.

Fasilitasi dan koordinasi (faskor) menghadirkan Drs. Beny Suharsono, M.Si (Kepala Biro Tata Pemerintaahan Setda DIY) untuk penguatan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa di DIY, Drs. Eko Priyono Sudarto, M.Si (Kepala Seksi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Kelurahan pada Balai PMD Kanwil DIY) untuk memberdayakan peran BPD, Sri Maryani, SH, M.Hum (Kepala Bagian Perudang-undangan Biro Hukum Setda DIY) selaku penguatan dalam penyusunan peraturan desa), Aris Eko Nugroho, SIP, M.Si (Kepala Bidang Anggaran DPPKA DIY) untuk memberikan stimulus pada aparatur desa dalam menentukan prioritas program pembangunan melalui penyusunan APBDes dan Doktor Ari Sujito (Ketua Departemen Sosiologi Fisipol UGM) untuk menguatkan peran strategis para stakeholder.

Beberapa hal menjadi catatan penting dari narasumber untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel dan berkearifan lokal, antara lain disampaikan Kepala Biro Tata Pemerintahan bahwa;

1. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa Desa tidak lagi dalam lingkup pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkan Desa sebagai daerah otonom dari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus (otonom);

a.  urusan pemerintahan; dan

b. kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan:

1)     prakarsa masyarakat;

2)     hak asal usul;dan/atau

3)     hak tradisional,

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.  Keberadaan desa di DIY sebagai daerah otonom telah dibentuk sebelum lahirnya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikenal dengan sebutan kalurahan dan menguat sebagai cikal bakal daerah otonom bersamaan dengan dilakukannya pembagian wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan pembentukan tata pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada Tahun 1916, oleh karena itu dalam menyusun produk hukum desa sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan desa wajib memperhatikan pada Undang-undang Keistimewaan sebagai dasar hukum

3. Perencanaan dan Penganggaran pembangunan desa yang dilaksanakan stakeholder pemerintahan desa bukan sekedar saling menjalankan tugas fungsinya (sama-sama kerja) akan tetapi berusaha untuk mewujudkan konsep bekerja yang selaras dan harmonis (kerjasama), sehingga terwujud perencanaan partisipatif. Sebagai contoh dalam penyusunan APBDes diperlukan unifikasi dan integrasi anggaran dari level pemerintah di atas sampai dengan bawah serta harmonisasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk check and balances.

 

Drs. Eko Priyono Sudarto mengklasifikasikan ada 3 peran BPD, mengacu pada Permendagri No.110 Tahun 2016:

1.    Proses penyusunan peraturan di desa

-  BPD bersama Pemerintah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa

-  Sebagai legislatif usulan BPD lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pemerintah desa

2.    Pemilihan kepala desa

-  Dalam proses pergantian antar waktu kepala desa, BPD wajib menyampaikan masa jabatan kepala desa yang akan berakhir pada enam bulan sebelumnya

3.    Pembangunan desa

-  Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Desa BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan pelaksanaan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa

-  BPD menyelenggaraan musyawarah desa untuk menjaring skala prioritas kebutuhan masyarakat desa dengan memberikan haluan berdasarkan RPJMDes yang telah disusun. RPJMDes harus menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan desa.

 

Doktor Ari Sujito selaku Ketua Departemen Sosiologi Fisipol UGM mendorong transformasi desa untuk berorentasi memperkuat kembali tradisi warga, yaitu;

 

1. Memberdayakan forum-forum warga, pusat-pusat pertemuan masyarakat dengan berbagai sektor dan isu, sebagai penanda kreasi dan artikulasi politik partisipasi

2.  Sanggar budaya, forum ekonomi kreatif, komunitas belajar dan arena-arena lainnya yang memiliki akar di masyarakat

3.  Menguatkan fungsi media belajar, tukar informasi, kerjasama antar warga, serta artikulasi kepentingan dan aspirasi mereka

4.  Dalam bentuk informal memproduksi gagasan kreatif dan produktif bagi pengembangan desa

 

Menurutnya, pusat-pusat masyarakat tersebut selain sebagai pilar sosial budaya juga menjadi ketahanan ekonomi warga yang memanfaatkan modal sosial yang telah berakar dalam sejarah desa. Dan melalui upaya transformasi tersebut maka kemandirian desa ditempuh dalam dua jalur;

-  Membangun pemerintahan desa yang responsif

-  Memperkuat partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan