Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Home Berita Rapat Koordinasi membahas Petunjuk Teknis Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di DIY
Jumlah akses: 398

Pada tanggal 25 April 2017, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan Rapat Koordinasi membahas Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di DIY. Rapat koordinasi tersebut mengundang sejumlah unsur instansi vertikal, unsur masyarakat dan swasta, lembaga terkait lainnya, serta unsur Kelompok Kerja (Pokja) penyusun Juknis Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di DIY. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dan Drs. Umar Sidik, S.IP., M.Si., peneliti/dosen dari Balai Bahasa Yogyakarta.

Juknis Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di DIY mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan. Pasal 9 Pergub DIY Nomor 39 Tahun 2015 mengatur hak masyarakat untuk mengusulkan nama rupabumi unsur buatan. Kemudian Pasal 10 Pergub DIY Nomor 39 Tahun 2015 mengatur kewajiban setiap orang yang akan membuat/mendirikan rupabumi unsur buatan untuk memberikan nama sesuai kaidah yang dilampirkan pada saat pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah. Pelaksanaan kedua pasal melibatkan banyak stakeholder, yakni masyarakat, pemohon izin, instansi kabupaten/kota yang membidangi perizinan, kepala desa/lurah, camat, gubernur/bupati/walikota melalui panitia provinsi/kabupaten/kota, SKPD pemerintah daerah yang membangun/menguasai unsur buatan, serta orang pribadi/badan hukum yang memiliki/menguasai unsur buatan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, narasumber dari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menggarisbawahi beberapa hal, antara lain :

  1. Sejumlah peraturan perundangan nasional yang mengatur tentang nama rupabumi/toponim, yakni : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, serta Permendagri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
  2. Mencontohkan beberapa unsur buatan di DIY yang tidak diberikan nama sesuai prinsip penamaan rupabumi, suara keprihatinan masyarakat terhadap maraknya penggunaan nama-nama asing pada unsur buatan di DIY, beberapa substansi pengaturan dalam Pergub DIY Nomor 39 Tahun 2015 beserta dengan contoh penulisan papan nama unsur buatan yang sesuai dengan kaidah pemberian nama sebagaimana diatur dalam Pergub tersebut;
  3. Menyampaikan substansi Juknis Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di DIY. Secara garis besar, Juknis Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di DIY dibagi atas prosedur pemberian nama rupabumi unsur buatan yang hendak dibangun, pemberian nama rupabumi unsur buatan untuk kepentingan umum, dan pemberian nama rupabumi unsur buatan untuk keperluan usaha. Guna mengakselerasi pelaksanaan Petunjuk Teknis ini, ditentukan sejumlah unsur buatan prioritas yang terbagi atas unsur buatan untuk kepentingan umum (antara lain : jalan, pasar, bandara, terminal kendaraan umum), dan unsur buatan untuk keperluan usaha (antara lain : hotel, mal, apartemen, dan kompleks perumahan).

Selanjutnya narasumber dari Balai Bahasa Yogyakarta menggarisbawahi beberapa hal, antara lain :

  1. Penggunaan Bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Kemudian Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Selanjutnya Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur bahwa Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
  2. Terkait dengan masih banyaknya penggunaan nama-nama asing pada unsur buatan di DIY, salah satu kunci untuk mengendalikan ada pada perizinan pendirian bangunan atau izin usaha. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dapat menjadi payung hukum bagi instansi kabupaten/kota yang membidangi perizinan untuk tidak menerbitkan izin pendirian bangunan/usaha jika menggunakan nama yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan dimaksud;
  3. Menyampaikan informasi mengenai penghargaan Adibahasa, yakni penghargaan lima tahunan yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang berkomitmen menempatkan bahasa Indonesia, daerah, dan asing sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang. Obyek penilaian penggunaan bahasa di media luar ruang adalah papan nama instansi pemerintah dan swasta, papan nama usaha dan perdagangan, iklan luar ruang, papan nama permukiman dan penginapan, serta papan petunjuk lalu lintas dan pariwisata.

Beberapa masukan dari peserta rapat yang hadir dalam rapat koordinasi ini, antara lain :

  1. KADIN DIY : produk lokal DIY mesti dioptimalkan pemberian namanya sesuai kaidah yang diatur dalam Pergub DIY Nomor 39 Tahun 2015. Nama sesuai kaidah justru menjadi ciri khas (unique selling), sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif lokal;
  2. Dr. Sumbo Tinarbuko, M.Sn. (Pemerhati Budaya Visual) : pemberian nama rupabumi unsur buatan sejalan dengan konsep rebranding Jogja. Penting untuk menginformasikan kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan secara konsisten pada masyarakat, oleh karena itu perlu menunjuk semacam Brand Ambassador. Mengenai sanksi, jika dalam Pergub DIY Nomor 39 Tahun 2015 tidak diatur tentang sanksi pelanggaran kaidah pemberian nama, maka gunakan sanksi sosial lewat jalur media sosial;
  3. PHRI DIY : sanksi sosial perlu dilakukan, kemudian khusus untuk hotel ada yang dikelola sendiri oleh pemilik (owner) atau dikelola oleh operator. Operator pengelola hotel ini biasanya berkedudukan di luar negeri, sehingga tidak dapat disamaratakan;
  4. Dewan Kebudayaan DIY : pemberian nama rupabumi sesuai kaidah sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah DIY untuk mengembalikan nama-nama pemerintahan yang pernah ada di DIY, misalnya Kepenewon, Kalurahan, dan seterusnya. Di samping itu, dapat mendukung tentative list, yakni Jogja City of Philosophy;
  5. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta : perizinan dapat menjadi salah satu pengendali nama-nama rupabumi unsur buatan di DIY;
  6. LOD DIY : partisipasi publik melalui media sosial menjadi penting, selain untuk memberikan pemahaman, juga membangun kepedulian masyarakat terhadap nama rupabumi unsur buatan di DIY. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY agar menentukan target kegiatan yang jelas dalam rangka pemberian nama rupabumi unsur buatan. Kemudian perizinan perlu dioptimalkan untuk mewujudkan pemberian nama rupabumi unsur buatan sesuai kaidah.