Pemerintah Daerah DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Get Adobe Flash player
Jumlah akses: 984

Biro Tata Pemerintahan

Biro Tata Pemerintahan merupakan unit organisasi sekretariat  daerah yang  berada dalam koordinasi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, oleh karena itu Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya ( resources ) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

Dari sisi perencanaan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dari shopping list ke working plant. Di mana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Dalam upaya meningkatkan pendayagunaan aparat Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan berbudaya pemerintahan, dicerminkan melalui perilaku birokrasi  yang efisien, efektif serta dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel  kepada masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kependudukan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasis kepentingan masyarakat, dengan melibatkan peran para stakeholders, yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang transparan, demokratis dan akuntabel.

Guna menangani dan mengantisipasi persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Satuan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD  DIY, Biro Tata Pemerintahan sebagai salah satu unit organisasi di bawah sekretariat daerah  diposisikan sebagai  institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil.