Visi dan Misi

Visi Gubernur DIY pada periode 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam pidato pada pemaparan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2017-2022 adalah:

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Adapun rumusan misi pembangunan DIY tahun 2017-2022 merupakan ringkasan dari “Panca Mulia” visi Gubernur DIY 2017-2022 sebagaimana dijelaskan di atas. Misi-misi pembangunan DIY 2017-2022 tersebut, yaitu:

  1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban
  2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

 

Dari dua misi tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya berada pada posisi mencapai misi kedua yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis.

Dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan di Biro Tata Pemerintahan yang responsif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama antar jenjang pemerintahan.
  2. Meningkatkan efektifitas dalam merumuskan kebijakan sebagai sebagai respon terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.
  3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM.
  4. Meningkatkan kemampuan aparatur penyelenggara pemerintahan desa dalam proses pengelolaan keuangan desa.
  5. Meningkatkan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting kependudukan dan memberikan fasilitas yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pilihan-pilihan strategis tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang akan ditangani dalam rencana strategis 2017-2022 oleh Biro Tata Pemerintahan antara lain:

  • Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama, pentingnya harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan     perbatasan antar pemerintah daerah. Kedua, perlunya respon yang cepat terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan. Ketiga, pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa (terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

  • Peningkatan kepemilikan dokumen penting kependudukan.

Tertib administrasi kependudukan merupakan salah satu kunci suksesnya program pembangunan suatu Negara. Oleh karena itu permasalahan rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan harus direspon secara cepat dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan dinas terkait pada pemerintah Kabupaten/Kota.

Comments ()