Tupoksi

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY, yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pasal 9 ayt 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas :

Melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis bidang tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam pasal 9 ayat 2 Pergub No. 136 Tahun 2021 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY  mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. penyusunan program kerja Biro Tata Pemerintahan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri, pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana;
  3. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri, pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana;
  4. pelaksanaan pemantauan bidang otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri, pemerintahan dkalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana;
  5. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri, pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana;
  6. pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  7. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  8. koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  9. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  10. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
  11. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  12. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Comments ()