Gambaran Umum

Susunan rencana strategis periode 2012-2017 berdasarkan padaPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan SekretariatDPRD  DIY. Pada periode pelaksanaan renstra 2012-2017, Biro Tata Pemerintahan terdiri dari tiga bagian, namun dengan terbitnya Perda Istimewa No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY, saat ini Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang semula terdiri dari tiga bagian menjadi empat bagian yakni:

  1. Bagian Pemerintahan Umum
  2. Bagian Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan
  3. Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  4. Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri

 

Sebagaimana disebutkan dalamPeraturan DaerahIstimewa DIYNo. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY, yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalamPeraturan Gubernur DIY Nomor 53Tahun 2018, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai fungsi sebagai berikut:

 a.penyusunan program kerja Biro Tata Pemerintahan;

b.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

c. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

d. pelaksanaan pemantauan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

f. pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

g. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;

h. koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;

i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

j. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganKabupaten/Kota;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Comments ()