Link Terkait
Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri
LAN
Lembaga Administrasi Negara
BKN
Badan Kepegawaian Negara
Setneg
Sekretariat Negara 
DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY
Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Biro Hukum Setda DIY
Link Portal
Kinerja suatu instansi pemerintah ditentukan oleh adanya Laporan Kinerja Institusi Pemerintah atau disingkat dengan LKjIP. LKjIP seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk tahun 2016 sudah dinilai oleh Inspektorat DIY. Untuk Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mendapatkan nilai 78, dengan kata lain “BB” yang berarti dalam katagori baik.
Hal ini perlu diapresiasi mengingat Tahun Anggaran 2016 terdapat kebijakan Pemda DIY untuk mengadakan efisiensi APBD. Kebijakan tersebut tidak serta-merta murni inisiatif dari Pemda DIY, melainkan sebagai respon atas kebijakan pemerintah pusat (Kemenkeu) yang menahan anggaran yang akan ditransfer ke daerah dalam rangka perbaikan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2016. Walaupun terjadi pemangkasan anggaran, output kegiatan/program pemerintah daerah tetap bisa tercapai.
|
Senin, 19 Juni 2017 12:27 |
Penyerahan SK Kenaikan Pangkat kepada 6 (enam) orang pegawai dilangsungkan di depan Kantor Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta pada Hari Senin 12 Juni 2017. SK tersebut diberikan pada momen apel pagi yang dihadiri oleh seluruh staf dan pejabat struktural Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Peristiwa ini disambut dengan suka cita dan tepuk tangan meriah dari seluruh pegawai biro. Dengan adanya kenaikan pangkat, diharapkan juga loyalitas dan kinerja juga meningkat. Rabu, 17 Mei 2017 08:16 |
Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)anggota DPRD Kabupaten/Kota idealnya sebelum diusulkan ke Provinsi harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Kabupaten/Kota dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD Kab/Kota dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota. Selama ini yang terjadi yaitu usulan dari Parpol tidak diverifikasi dulu oleh Kabupaten/Kota tetapi langsung diusulkan ke provinsi tanpa memperhatikan kelengkapan berkas sehingga menghambat proses PAW. Hal tersebut dikemukakan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Drs Beny Suharsono, M.Si. dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan pada Hari Selasa 16 Mei 2017 di Unit VIII Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Sekretariat Dewan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengurus Partai Politik yang ada keterwakilan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dan Polda DIY serta Polres Kab/Kota. |
- PENGUATAN KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DESA,BPD,UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA&MASYARAKAT DESA
- Rapat Koordinasi membahas Petunjuk Teknis Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di DIY
- Identifikasi dan Inventarisasi Pulau DIY Tahun 2017
- HARI JADI DIY
- SOSIALISASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK MISKIN DI DIY
- Penghargaan Kearsipan
- BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH
- Pejabat
-
- Kontak Kami
Komplek Kepatihan
Danurejan Yogyakarta
Telp. 0274 562811
Email :
rotapem@jogjaprov.go.id- Login Petugas
Kunjungan
Materi Biro
- Download
- Per-Katagori
- Materi Terbaru
- Materi Terlaris