Pemerintah Daerah DIY

Alih fungsi lahan yang cepat untuk pembangunan rupabumi unsur buatan ternyata tidak diimbangi dengan pemberian nama sesuai kaidah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) hendaknya memberikan contoh penamaan rupabumi sesuai kaidah. Hal ini disampaikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam acara Sosialisasi Pergub DIY 39/2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota pada bulan April - Mei 2018. Kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan meliputi : penggunaan abjad romawi; satu unsur rupabumi satu nama; penggunaan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah; penggunaan nama lokal; penghormatan terhadap suku, agama, ras dan golongan; penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup dihindarkan; paling banyak tiga kata; dan mendasarkan kepada peraturan perundang undangan.

YOGYAKARTA. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas pelaksanaan Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas Pemilu tersebut merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemimpin negara dan wakil rakyat yang berkualitas. Hal ini dapat tercapai apabila seluruh komponen bangsa saling berkoordinasi dan bekerjasama mendukung pelaksanaan Pemilu dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal inilah yang mendasari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada aparatur pemerintah dan pengurus partai politik di DIY. Melalui sosialisasi ini, diharapkan aparatur pemerintah dan pengurus partai politik dapat saling menyamakan persepsi tentang peran dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Sosialisasi ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Dr. Suhajar Diantoro, M.Si. selaku staf ahli menteri dalam negeri, Kepala KPU DIY, Kepala Bawaslu DIY, dan Kasubdit Politik Dalam Negeri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.