Pemerintah Daerah DIY

NAWACITA Jokowi-JK ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”, mendorong Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menguatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat.

Desa merupakan entitas masyarakat yang memiliki kedaulatan pangan dan kesejahteraan serta berhak menentukan arah pembangunannya. Pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan dan penganggaran yang dikelola dalam APBDes. Penyusunan APBDes harus dilegalisasi dengan Peraturan Desa. Oleh karena itu diperlukan sumber daya aparatur yang akuntabel dan koordinatif dalam mengelola penyelenggaaraan pemerintahan desa.

Pada tanggal 25 April 2017, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan Rapat Koordinasi membahas Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di DIY. Rapat koordinasi tersebut mengundang sejumlah unsur instansi vertikal, unsur masyarakat dan swasta, lembaga terkait lainnya, serta unsur Kelompok Kerja (Pokja) penyusun Juknis Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di DIY. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dan Drs. Umar Sidik, S.IP., M.Si., peneliti/dosen dari Balai Bahasa Yogyakarta.