Pemerintah Daerah DIY

Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah telah mengundangkan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pada konteks Binwas, pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dijabarkan pada ketentuan Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya pada konteks selain Binwas, pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) diatur pada Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.